Pemerintah Diminta Koordinasi Pada Pelaksanaan PSN

30-01-2018 / KOMISI VI

 

 

 

 

Pemerintah melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait guna menugaskan PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam kegiatan uji kelayakan, jasa survey dan kosultan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek ketahanan dan pengamanan negara.

 

Ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama BUMN, diantaranya PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia, PT Bahana PUI , PT Kliring Berjangka Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

 

Selanjutnya, pihaknya juga meminta Menteri BUMN melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar PT Biro Klasifikasi Indonesia mendapat pengakuan intenasional dengan memberikan pelimpahan kewenangan statutori dari Kementerian Perhubungan.

 

“Kami mau mereka diberi pelimpahan kewenangan kegiatan yang meliputi pemeriksaan dokumen, inspeksi, survei, audit dan sertifikasi yang terkait dengan keselamatan maritim, perlindungan terhadap lingkungan laut, kesejahteraan pelaut, pelaksanaan audit sistem manajeman keselamatan maupun sistem manajemen keamanan kapal dan pelabuhan,” ungkapnya.

 

Dijelaskan Bowo, pihaknya sengaja mengundang Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama BUMN guna mengetahui dukngan dan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan tersebut.

 

“Setelah melakukan RDP, kami baru tahu ternyata mereka baru mendapat market sekitar 30 persen dari pekerjaan itu. Masalah impor beras atau gula meraka belum dilibatkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, harapan kami ke depan, kebijakan pemeritah yang berkaitan dengan survei barang impor dilakukan oleh perusahaan BUMN,” tutupnya.  (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...